OPM Serahkan Diri, TNI: Mereka Lihat Pembangunan Papua Makin Maju

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Tentara Pembebasan Nasional - Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) merasa ditipu oleh kelompok tertentu sehingga akhirnya menyerahkan diri kepada NKRI. TNI menilai penyerahan diri TPN-OPM itu karena pembangunan di Papua semakin maju.

"Mereka yang di dalam itu melihat luar itu semakin maju sementara kita di dalam makin menderita, nah itu yang terjadi," ujar Kapendam XVII/Cendrawasih Letkol Inf Muhammad Aidi saat dihubungi, Rabu (16/8/2017).

Aidi mengatakan pemerintah dan TNI telah melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara mereka yang tergabung dalam TPN-OPM itu malah hidup serba kekurangan.

"Jadi yang kita lakukan kegiatan TNI khususnya melalui kegiatan teritorial, pertanian, persawahan, pembangunan jalan, pengobatan, selama ini mereka melihat yang di hutan itu meras berjuang tapi tidak mendapatkan apa-apa," katanya.

Selain itu, TPN-OPM juga tak bisa membuktikan mengenai penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Papua seperti yang disuarakan mereka selama ini. Justru, pemerintah telah memberikan keistimewaan kepada setiap warga Papua untuk bisa mengembangkan daerahnya.

"Karena yang mereka kembangkan itu, mereka merasa dijajah oleh NKRI, sama Indonesia tetapi begitu kita balikan kepada mereka, tolong buktikan satu bukti bahwa Papua dijajah sama Indonesia apa buktinya? sementara itu tidak satu pun, tidak ada hak warga Papua yang diisi oleh bukan Papua. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak ada pun yang tidak dimiliki oleh Papua, jadi banyak sekali keistimewaan Papua yang diberikan kepada orang Papua yang tidak bisa dimiliki WNI lain. Contohnya pemerintah di Papua, dari jabatan kepala kampung sampai gubernur itu dijabat Papua, orang non Papua tidak bisa menjadi gubernur untuk saat ini," tuturnya.

Sebelumnya, Panglima Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Yapen Timur Kris Nussy alias Corinus Sireri bersama anak buahnya menyerahkan diri pada Selasa (15/8/2017). Corinus baru menyadari bahwa ia dan anak buahnya telah ditipu oleh pihak-pihak kelompok OPM di Papua yang menyatakan perjuangan mereka akan menghasilkan kemerdekaan Papua.

"Selama ini kami ditipu. Kami capek berjuang di hutan tetapi tidak ada yang kami dapatkan," ujar Corinus usai menyerahkan 12 pucuk senjata kepada Kabinda Papua dan Tim Maleo, Kodam XVII Cenderawasih di bukit Wadafi kampung Mamarimp, Distrik Wadamomi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Selasa (15/8/2017).

Corinus menyebut perjuangannya selama 20 tahun terakhir tak membuahkan hasil. Perjuangannya tersebut malah hanya menuai kebencian rakyat Papua.

"Semua itu hanya tipu-tipu. Perjuangan kami selama 20 tahun tidak menghasilkan apa-apa, malah kami dibenci masyarakat kami sendiri," katanya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Tamu Istana di Hari Kemerdekaan: Berkebaya hingga Tanpa Alas Kaki

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Upacara peringatan hari kemerdekaan ke-72 tahun Republik Indonesia (RI) segera digelar di Istana Merdeka. Para tamu sudah berdatangan mengenakan pakaian adat masing-masing daerah asal.

Nampak di halaman Istana Medeka, Jalan Medan Merdeka Utara, tribun yang sudah didirikan sudah diisi anak-anak berseragam sekolah. Lagu-lagu kebangsaan sudah berkumandang dari pelantang yang dipasang.

foto: bertha/GARASInews

Layar jumbo dipasang, hiasan-hiasan berpita ditentangkan. Para tamu sudah mulai berdatangan, banyak yang mengenakan baju adat. Perempuan mengenakan kebaya, ada pula yang berpakaian khas Papua.

Ada pula yang tak mengenakan alas kaki, berpakaian gelap dilengkapi celana selutut, dan udeng biru dikenakan di kepala. Mereka adalah warga Baduy dari Banten. Di belakang mereka, beragam warga berpakaian adat, seperti pakaian khas Palembang, Minang, hingga Toraja.

Barisan kursi halaman depan Istana Merdeka ini, memang khusus disediakan untuk tamu 'permohonan khusus'. Mereka telah jauh-jauh hari mengajukan permohonan untuk mengikuti upacara ini, permohonan dibuka sejak 1 Juli lalu.

foto: bertha/GARASInews

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan, akan dimulai pukul 10.00 WIB. Setelah itu, Jokowi akan menerima ucapan selamat dari negara-negara sahabat.

Tengah hari, akan ada pemotongan tumpeng Hari Ulang Tahun ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI. Sore hari, akan ada upacara penurunan Bendera Merah Putih.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Djarot Sindir Masyarakat yang Dianggap Lebih Suka Mengejek

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyindir kondisi masyarakat saat ini. Djarot menyebut saat ini ada masyarakat lebih suka mengolok-olok.

"Banyak prestasi positif yang kita miliki tapi kita lupa. Kita lebih suka mengolok-olok diri kita sendiri. Kebencian yang nggak perlu, diulang-ulang," kata Djarot di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2017).

Masyarakat Indonesia menurut Djarot seharusnya memberikan apresiasi pada prestasi besar yang sudah dihasilkan. Hal ini lebih bermanfaat dibanding mengolok-olok orang lain.

"Semua suka menjelek-jelekan yang kecil. Prestasi besar kita lupa memberikan apresiasi. Karena kita sibuk menjelek-jelekan," ucap Djarot.

Karenanya dia meminta pada masyarakat Indonesia untuk bangga pada apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia saat ini. Sebab, Indonesia membutuhkan tindakan nyata dari para warganya.

"Tolong mari kita bangga pada apa yang kita punya sekarang. Kita juga perlu tindakan nyata," tegasnya.

Terakhir, Djarot kembali mengingatkan soal 3 nilai yang diajarkan oleh Soekarno. Ketiga nilai tersebut adalah kehendak, semangat dan kerja nyata.

"Mari kita wujudkan 3 nilai ini dalam dada kita, dalam tindak nyata kita," ujarnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Kirim Chat Porno ke Siswi, A Ju Guru Tak Berintegritas

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Komnas Perempuan menilai Tri Sutrisno alias A Ju (25), guru Bahasa Inggris di SMP BPK Penabur Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang mengirim konten pornografi ke siswinya sebagai guru yang tak memiliki integritas. Polisi dan sekolah harus menelusuri lebih dalam siswa yang yang menerima konten pornografi dari A Ju.

"Guru ini sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga pendidikan atau bertentangan dengan misi pendidikan," ujar Komisioner Komnas Perempuan, Masruchah saat dikonfirmasi GARASInews, Selasa (15/8/2017).

Masruchah meminta polisi dan pihak sekolah menelusuri lebih dalam kasus A Ju dalam mengirim konten pornografi ke siswinya. Polisi dan pihak sekolah perlu mengetahui apakah A Ju sebelumnya juga pernah melakukan hal serupa ke siswi yang lain.

"Di balik itu ada masalah apa, ini artinya kalau itu disengaja barangkali ini bukan sesuatu yang baru saja, dan muridnya bisa ditanya pula. Apakah ini baru sekali atau dulunya pernah," katanya.

Komnas Perempuan sangat menyayangkan tindakan A Ju sebagai seorang guru yang tidak dapat memberi contoh baik kepada peserta didiknya. Seorang guru harusnya menjaga integritasnya ketika terjun ke dunia pendidikan.

"Sikap guru ini menyalahi prinsip pendidikan, guru itu sebagai tauladan siswa-siswi, guru itu sebagai pelaku perubahan sosial, artinya karena konteks dia berada di dalam konteks lembaga pendidikan maka bagaimana anak didik, perserta didik, dan seluruh komunitas di lembaga pendidikan itu memiliki pengetahuan yang baik," imbuhnya.

Kasus A Ju ini menambah daftar panjang kekerasan seksual kepada murid di lembaga pendidikan. "Kalau kita mengacu pada Permendikbud nomor 82 Tahun 2015 bahwa salah satu yang dibahas dalam Permendikbud itu bagaimana di lembaga pendidikan itu tidak terjadi kekerasan dan bully," ungkapnya.

"Nah artinya ini guru ini sudah tidak menjalankan selain prinsip-prinsip di lembaga pendidikan ada peraturan Menteri yang sebenarnya ini tidak dijalani dan ini bisa mendapatkan sanksi. Karena kalau guru melakukan ini bagian dari tindakan kekerasan seksual yang mestinya di lembaga-lembaga pendidikan itu tidak terjadi dan guru semestinya menjadi contoh, bukan tindakan semacam ini," tambahnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

DPR Rumuskan UU Baru Berantas Praktik Curang Biro Umrah

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid menyebut komisinya sedang merumuskan undang-undang baru terkait umrah. Ini menyusul persoalan umrah belakangan yang dianggap cukup pelik.

"Soal umroh akan terus menjadi complicated, ada motivasi agama. Kita harus lebih siap menangani. Crisis center kita bentuk, seperti ketika kasus Filipina. Kinerja Kemenag proaktif. Kita segera selesaikan UU yang baru, antara lain umroh yang dalam UU lama belum masuk," kata Sodik Mujahid dalam diskusi 'Mimpi dan Realita First Travel' di Warung Daun, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017).

Dikonfirmasi usai acara, Sodik mengatakan UU baru tersebut terkait sanksi kepada travel yang nakal. Lebih spesifik soal umrah dan haji khusus.

"Ya UU baru antara lain tindakan kepada travel, proses pemantauannya, proses sanksinya akan lebih cepat dan lebih ketat," terang Sodik. Karena memang selama ini dalam UU Haji, pasal tentang umrah itu sedikit sekali. Makanya (akan dibuat) tentang umrah dan haji khusus," pungkas Sodik.

Sodik juga memastikan pembuatan UU baru ini sedang dalam penggodokan. "Iya memang sedang dibuat oleh DPR," ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Agama menyebut ada biro perjalanan ibadah yang terindikasi melakukan praktik serupa First Travel. Bukan tak mungkin keempat perusahaan itu akan menyusul nasib First Travel.

"Ada kurang lebih empat. Tapi saya tidak akan sebut nama sebelum SK (Surat Keputusan) berlaku. Terhadap 4 travel itu jika memenuhi syarat-syarat akan kita lakukan hal yang sama. Tidak ada diskriminasi," ungkap Kepala Pusat dan Informasi Kemenag Mastuki HS usai diskusi yang sama.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Polisi Periksa Novel Baswedan di Singapura Pekan Depan

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Polda Metro Jaya akan mengirim penyidik ke Singapura untuk memeriksa penyidik KPK Novel Baswedan. Pemeriksaan Novel akan didampingi oleh pimpinan KPK.

"Rencana minggu depan ke Singapura," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada GARASInews, Sabtu (12/8/2017).

Argo mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke KPK terkait rencana pemeriksaan Novel tersebut. Argo belum bisa memastikan tanggal berapa pihaknya terbang ke Singapura.

"Sedang dikoordinasikan dengan KPK untuk waktunya kapan," imbuhnya.

Rencananya, dua orang penyidik dari Polda Metro Jaya yang akan berangkat ke Singapura. Novel akan di-BAP dalam pemeriksaan tersebut.

"Satu-dua orang saja, paling Kasubdit dan Direktur (Reskrimum Polda Metro Jaya). Pemeriksaan BAP," tandasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Novel akan menjalani operasi besar pada 17 Agustus 2017. KPK menyarankan ke Polri agar pemeriksaan dilakukan sebelum operasi tersebut.

"Sebelum operasi, Novel diharuskan istirahat dan melakukan sejumlah persiapan. Dan tentu saja karena ada bagian gusi yang diambil, akan ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi ketika selesai operasi. Sehingga kalau dikaitkan dengan kebutuhan pemeriksaan, waktu yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan adalah sebelum operasi, sebelum jadwal istirahat yang disampaikan oleh dokter," tutur Febri di kantornya, Kuningan, Jaksel, Jumat (11/8/2017) kemarin.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Djarot: Saya Bangga Pak Ahok Dipenjara Bukan karena Korupsi

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bicara soal sucinya tugas seorang guru. Menurutnya, saat ini gaji guru di Jakarta sudah cukup tinggi.

Menurut Djarot, apabila masih merasa kurang, maka jangan jadi guru. Jadi pengusaha saja kalau mau kaya.

"Kita harusnya bersyukur dengan take home pay yang tinggi dan gaji yang cukup, kalau masih kurang saja jangan jadi guru, jadi pengusaha saja. Kalau Anda pengen kaya jadi pengusaha saja, kaya secara material," kata Djarot dalam sambutannya di acara penyerahan penghargaan ke sekolah dengan nilai UNBK tertinggi di Yayasan Bunda Tzu Chi, Jalan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sabtu (12/8/2017).

"Tapi kalau kaya kepuasan batin Anda jadi guru karena yang Anda lakukan satu amal yang baik ketika murid-murid Anda membawa manfaat. Tapi kalau Anda mau kaya secara materi jangan jadi guru, jadi pengusaha," jelasnya.

Dalam sambutannya, Djarot lantas membahas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merupakan seorang politisi. Djarot mengaku bangga Ahok masuk penjara tapi bukan karena korupsi.

"Politisi kalau mau kaya jangan jadi politisi, jadi pengusaha. Contoh mohon maaf, Pak Ahok itu politisi dan saya bangga Pak Ahok dipenjara bukan karena korupsi, saya bukanya bela, tapi lihat hasilnya," tutur Djarot.

"Saya ketemu Pak Ahok nggak apa-apa, ini sudah garis Tuhan harus ikhlas tapi saya senang karena Anda mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran itu maka kebenaran itu tidak bisa dibungkam dan sekali waktu kebenaran itu akan menunjukan hasilnya entah berapa tahun," jelasnya.

Ahok divonis 2 tahun penjara di kasus dugaan penistaan agama oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saat ini Ahok ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Jaksa Agung Mengaku Sudah Bertemu Mendes soal Pengawasan Dana Desa

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Jaksa Agung M Prasetyo mengaku sudah bertemu dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. Pertemuan itu membahas soal perbaikan mekanisme penyaluran dana desa.

"Itu bagus, saya bicara dan sudah bertemu juga dengan Mendes, sekarang bagaimana memperbaiki mekanisme penyaluran dan pemanfaaan dana desa, penting sekali," kata Prasetyo di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (11/8/2017).

Nantinya Polri juga akan dilibatkan dalam pengawasan dana desa. Prasetyo berpesan pengawasan tersebut jangan sampai tumpang tindih.

"Saya dengar polisi mau mendampingi silakan sama-sama mendampingi lebih bagus. Tapi tidak harus saling berbenturan," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, dana desa jangan dihentikan, melainkan harus dilanjutkan demi kesejahteraan masyarakat. Prasetyo meminta jajaran Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) untuk mengumpulkan kepala desa supaya mendapatkan penyuluhan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

"Makanya Kejaksaan termasuk untuk mengumpulkan para kepala desa. Nanti segera dilaksanakan, pelaksanaannya melalui Kejati dan Kejari," ujarnya.

Wacana ini kembali muncul setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK membongkar kongkalikong antara seorang kepala desa di Pamekasan, Jawa Timur yang menyuap kepala kejaksaan negeri Pamekasan. Kepala desa itu menyuap agar terlepas dari jerat hukum atas dugaan korupsi terkait dana desa.

Kepala Kejaksaan Negeri yang dimaksud yaitu Rudy Indra Prasetya. Dia diduga menerima suap dengan cara 'mengamankan' perkara. Berawal dari masuknya laporan sebuah LSM terhadap seorang kepala desa yang diduga melakukan korupsi dana desa, Rudy bermain mata.

Uang Rp 250 juta jadi jaminan agar kepala desa yang bernama Agus Mulyadi itu tak terjerat hukum. Namun siasat Rudy itu terdeteksi radar KPK.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM